Sementara Negara Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi serta menangani kejadian-kejadian bencana skala besar dan menengah. Setidaknya, di level software (disaster Management) dan level hardware (Insfatruktur Fisik), serta permasalahan kesiapan kelembagaan bencana, kapasitas dana, infrastruktur kebijakan, ketiadaan perencanaan kontingensi bencana di level propinsi dan kabupaten, sarana dan prasarana memang belum siap untuk bencana besar Yang akan datang.
Godaan politis untuk “mengalamiahkan sebuah bencana” yang sesungguhnya anthropogenic akan terus dilakukan seiring dengan ketidak siapan pemerintah dalam mengalokasi sumber daya nasional dan lokal yang tepat dalam penanggulangan bencana. Bencana tidak pernah terjadi tiba-tiba. Gempa bisa tiba-tiba terjadi, tetapi jarak antara gempa dan bencana cukup panjang. Banjir dan tanah longsor bukan bencana yang tiba-tiba dan diperlukan proses yang panjang dan bukan karena faktor hujan semata, namun Politik dan kekuasaan yang didukung technical science dengan visi social-humanis yang kerdillah yang membuat sebuah bencana seolah terjadi menjadi serba mendadak.
Belajar dari pengalaman bencana sebelumnya, serta dengan adanya “International Disaster Reduction Day 2004” dan Undang Undang Disaster international, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerapkan hal tersebut. walaupun reformasi telah bergulir 9 tahun, dan ketika kita lihat angka angka yang menakjubkan dalam lingkaran bencana seperti halnya : lebih dari 170,000 orang meninggal dunia, lebih 1.000.000 orang menjadi pengungsi internal, jumlah lapangan kerja yang hilang mencapai ratusan ribu, lebih dari 140 Triliun Rupiah kerugian langsung, membuat penduduk yang tidak miskin menjadi miskin, dan yang miskin turun peringkat ke sangat miskin dengan estimasi kerugian ekonomi Indonesia sedikitnya telah kehilangan lebih dari 14 triliun Rupiah, yang seharusnya bisa dipakai untuk investasi pelayanan social dasar dan pengurangan kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar