Kawan-kawan pelaku dan pemerhati PB,
Pada tanggal 15 Mei 2010 dilakukan "*Diskusi Perencanaan Anggaran PB
pada Pemerintah Pusat*" di Sekretariat MPBI dengan narasumber Rinto
Andriono, IDEA. Acara ini dihadiri oleh 10 orang peserta dan dimoderasi
oleh Djuni Pristiyanto. Diskusi ini merupakan sebuah awal dari
serangkaian diskusi utk mengembangkan wacana PB dan menggiatkan
penyelenggaraan PB agar sesuai dengan semangat dan isi dari UU No. 24
Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana.
*Notulensi "Diskusi Perencanaan Anggaran PB pada Pemerintah Pusat" dapat
diunduh dengan bebas di Website MPBI disini
Adalah sangat menarik mendengarkan paparan Rinto Andriono yang
menganalisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010. Menurut Rinto,
penanggulangan bencana (PB) dalam Prioritas RKP 2010, yaitu pada
"*Sasaran peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan
kapasitas adaptasi perubahan iklim*". Ada 5 (lima) point dalam bagian
ini, antara lain:
1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan
bencana alam.
2. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.
3. Meningkatnya pengelolaan DAS di 18 unit DAS dan meningkatnya
pengelolaan irigasi.
4. Meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya kelautan.
5. Meningkatnya operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTR Kab/Kota.
Dalam RKP 2010 itu ada anggaran-anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L),
termasuk BNPB. *Total anggaran BNPB mencapai Rp 222,062 Milyar*.
Anggaran BNPB ini terdiri dari
1. Belanja pegawai Rp 11,03 Milyar
2. Belanja barang Rp 132,8 Milyar
3. Belanja modal Rp 14,9 Milyar
4. Belanja hibah Rp 19 Milyar
Sementara itu anggaran K/L yang memuat hal-hal yg spesifik PB antara lain:
* Program pencarian dan penyelamatan Rp 348,402 Milyar (dilakukan
oleh BNPB).
* Belanja barang Rp 6,796 Milyar, Belanja modal Rp 341,606 Milyar.
* Lebih terfokus pada pengadaan kendaraan untuk pencarian dan
penyelamatan, tidak memadai jika diandalkan untuk merespon
kebutuhan PB nasional.
* Program pemulihan daerah yg terkena bencana nasional Rp 169,269
Milyar (dilakukan oleh Bappenas).
* Ada 3 komponen: pengembangan sistem manajemen PB nasional,
penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial, monitoring
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
* Program ini terbatas mengintervensi kebutuhan pasca bencana,
padahal komponen pengembangan sistem PB dibutuhkan justru sebelum
bencana.
Di samping itu ada anggaran dari K/L yang potensial relevan untuk
pengurangan risiko bencana (PRB), seperti:
* Program peningkatan ketahanan pangan Rp 3,008 Trilyun
* Program upaya kesehatan masyarakat Rp 2,010 Trilyun
* Program pengembangan konservasi danau dan sumber daya air Rp 2,229
Trilyun
* Program penataan adminduk Rp 494,133 Milyar
* Program peningkatan kerjasama antar daerah Rp 9,2 Milyar
* Program pengendalian pencemaran Rp 910 Juta.
* Program penataan ruang Rp 2, 283 Trilyun
Dalam RKP 2010 program BNPB hanya ada satu, yaitu "Program pencarian dan
penyelamatan". Hal ini mungkin disebabkan karena:
* Paradigma BNPB masih berupa respon (emergency).
* BNPB tidak dapat menyakinkan K/L, khususnya Bappenas dan
Kementrian Keuangan sehingga hanya ada satu program itu yang
disetujui.
Ternyata sangat menarik mendiskusikan mengenai anggaran PB ini. Untuk
selanjutnya agendanya adalah:
* *Hari, tanggal: Kamis, 27 Mei 2010*
* *Pukul 13.00-16.00 WIB*
* *Tempat: Sekretariat MPBI, Jl. Kebon Sirih No. 5G, Jakarta Pusat*
* *Agenda: Diskusi Perencanaan anggaran PB (APBD) pada
Pemerintah Daerah
*
* *Narasumber: Didik Mulyono, Oxfam GB dan Sunarjo, IDEA. *
Diskusi mengenai perencanaan anggaran PB ini merupakan satu rangkaian
diskusi yg diadakan oleh MPBI pada bulan Mei - Juni 2010. Agenda lengkap
diskusi ada di bagian bawah email. Acara ini terbuka lebar bagi siapa
saja yang berminat dengan isu-isu penanggulangan bencana maupun bagi
mereka yang belum tahu dan ingin tahu mengenai isu-isu yang menjadi
subtopik diskusi tersebut. Kegiatan ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar